pokja pkp. Pokja harus terlibat dalam proses penyusunan RP3KP, maka sebelum itu Pokja harus memahami isu, masalah, tantangan, dan kendala daerah dalam pembangunan PKP. pokja pkp

1. Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) merupakan unsur pelaksana dari Tim Pengarah Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan dibentuk untuk membantu tugas-tugas Tim Pengarah yang terdiri dari perwakilan setiap instansi pusat yang memiliki program/kegiatan di sektor PKP. 1 Batas waktu obat dapat digunakan (beyond use dattercantum pada label obat. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKP Provinsi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut: Mitra Pemerintah. Memantau dan mengevaluasi kinerja tim pelaksanaan Pokja PKP. RP3KP menjadi dokumen penting terutama di bidang perumahan dan permukiman yaitu sebagai rencana strategis optimalisasi kondisi perumahan dan permukiman di Indonesia. Acara dipandu oleh Ketua Forum PKP, Bapak Darlan, ST, MT selaku Kabid Permukiman Disperakim Kab Grobogan. Tanggapan dari perwakilan BPPW NTB disampaikan oleh Heru Wahyono yang mengapresiasi begitu aktifnya Pokja PKP dan. Rapat Kerja Pokja PKP DIY dengan tema ”Pembinaan Pokja PKP Kabupaten / Kota terkait Sanitasi serta Persiapan Penyusunan EHRA dan SSK Kabupaten / Kota”. Diunggah pada 18-Aug-2021 16:30:39. Kamis, 08/09/2022 Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. POKJA PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman POKJA PKP Sumber: Peraturan Menteri PUPR. Sebuah buku saku yang memuat urgensi penyelenggaraan Pokja PKP di Provinsi dan Kab/Kota serta kumpulan program kerja potensial atau general yang daat di jadikan. Untuk narasumber daerah yang mengisi materi tentang Kinerja Pokja PKP DIY Tahun 2016 dan Gambaran Kegiatan Pokja PKP DIY Tahun 2017yaituKoswari Darodjat, SST selaku anggota Pokja PKP DIY. • Latar. Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Kaur, BPD) d. Pokja Pokja PKP dimaksud pada ayat Kctiga Struktur Pokja PKP b. Tujuannya yaitu menyamakan. Pokja PKP merupakan organisasi yang dibentuk dengan tujuan agar berperan dalam konstelasi pemecahan masalah perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Situbondo. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Dasar hukum penyusunan Pokja PKP dan Forum PKP yaitu : UU No 1 tahun 2011, Permen 14 tahun 2016 dan PermenPUPR No12 tahun 2020. 8 : Pelayanan Anestesi dan Bedah (PKP 8) Standar 3. Secara geografis, Kota Pekalongan terletak di koordinat 6 0 50’ 42” sampai dengan 6 0 55’ 44” Lintang Selatan dan 109. Balai PPW, Pokja PKP/PPAS/AMPL dan Pokja PKP/PPAS/AMPL) •Memahami secara menyeluruh konsep dan aturan pengadaan barang dan jasa tingkat masyarakat dalamkegiatanPamsimas • Merencanakan pengelolaan kegiatan dengan memastikan kebijakan pengadaan barang/jasa di tingkat masyarakat • Mengendalikan kegiatan. Bisnis berbadan hukum. PER - 04/PJ/2020. 4. Melalui Forum PKP akan siap untuk merumuskan, melaksanakan dan mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan aspek perumahan dan pemukiman yang berkaitan dengan. 179 penduduk. 660. STATUS . Kami berharap Pokja PKP kabupaten dan kota. Pokja PKP Kabupaten Paser akan segera melaksanakan pertemuan dengan. TUSI Dit. Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP. Erasukma Munaf, ST. 2. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJPD dan RPJMD) yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruhDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015; 2. identifikasi pokja sejenis 2. Pentingnya Pembiayaan Perumahan; Kebijakan Pembiayaan Perumahan; Jenis Pembiayaan Perumahan; Kredit Pemilikan Rumah;. Asistensi Renaksi Pokja PKP untuk Triwulan IV Tahun 2022. cleh Pokja PKP. Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan pembubaran Pokja PKP; Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja PKP; Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja PKP. “Forum PKP ini, difasilitasi oleh Pokja PKP dengan harapan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta dapat merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP, sehingga mendapatkan gambaran indikasi permasalahan PKP, seperti belum maksimalnya peran masyarakat dalam. 480. Namun amat disayangkan bahwa saat ini tidak semua provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dokumen RP3KP. id didedikasikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan penataan perumahan dan kawasan yang sehat, aman, nyaman, produktif, dan lestari melalui pengkajian dan penelitian. Penyerahan Barang Kena Pajak atau BKP adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak, dan yang termasuk penyerahan BKP di antaranya: Penyerhaan hak atas BKP karena suatu perjanjian. disusun oleh Pokja PKP Kabupaten yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Pasal 11 UU Nomor 1 / 2011 4 BAB 19 ttg PKP PP 88 / 2014 ttg Pasal 12. 3 – 4 Elemen Penilaian. Deskripsi:Sehubungan dengan hal tersebut BAPPELITBANG Kabupaten Banjar (17/01), Melaksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Banjar tahun 2017 sekaligus penyusunan rencana kerja yang dibuka oleh Kepala BAPPELITBANG Hary Supriadi dan. Sabtu, 1 Juli 2023 CariKegiatan Rapat Pokja PKP dilakukan selama 1 (satu) hari fullday, berisi 2 (dua) topik. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota. Kualifikasi : Pendidikan minimal S1/S2 Kebijakan Publik/Arsitektur/PWK;. Pengusaha itu sendiri merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tak. Tahun : 2020. KOTAKU ( PROGRAM KOTA TANPA KUMUH) Merupakan program untuk membangun sistem yang terpadu untuk. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan. 096. 12 Tahun 2020 yaitu memfasilitasi pembentukan dan. Pemerintah Pusat dan Daerah akan terbantu. Pembinaan POKJA PKP Provinsi Jawa Tengah Kepada POKJA PKP Kabupaten/ Kota Dalam Pembentukan Forum PKP. 479 Km2 terdiri dari daratan 54. 00 dan 13. Jateng Bidang Keterpaduan 30 Senin, 31 Januari 2022 Pembukaan Masa Musrenbang Tahun 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Zoom Meeting Bidnag Keterpaduan 31 Senin, 31 Januari 2022Tim Pokja diterima di Ruang Pertemuan Rumah Jabatan Wakil Bupati, Puspem Badung, Selasa(11/7). Ditetapkan di:. Kegiatan ini akan menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan-kegiatan Pokja PKP ke depannya dimana kegiatan ini menjadi titik awal, yaitu “Rapat Koordinasi I : Eksistensi Pokja PKP dalam Mendukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Melalui Kolaborasi Pemenuhan Rumah Layak Huni” di Provinsi Jawa. Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten Manokwari. 3. p { text-align: justify; text-indent: 30px; } Aceh atau secara resmi, Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui BP4D Bangka Barat menggelar rapat Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis, 4/8/22. Dimana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) ada di Bappeda kota Pangkalpinang. Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri; Profil PKP. 200,1 ribu jiwa. Sangihe. Pengembangan KelembagaanPengembangan Kelembagaan , Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Penguatan manajemen program dengan memberi dukungan kepada lembaga koordinasi Pokja PKP Nasional dan CCMU Penguatan peran masing-masing lembaga terkait program di tingkat nasional maupun daerah selama persiapan, pelaksanaan. Jamin Idham, S. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta atau biasa disebut Pokja PKP menyelenggarakan Syawalan dan Koordinasi Keberlanjutan Program Kotaku dan Perkenalan Forum PKP Kota Yogyakarta pada Jumat, 27 Mei 2022, bertempat di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta. Kaltim menghadiri agenda Evaluasi Capaian Rencana Kerja Pokja PKP Tahun 2020 dan Rencana Kerja Pokja PKP Tahun 2022 melalui Zoom Meeting. Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah. Pentingnya Pembiayaan Perumahan; Kebijakan Pembiayaan Perumahan; Jenis Pembiayaan Perumahan; Kredit Pemilikan Rumah;. 511, peraturan. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Manokwari 2. Akan tetapi, pada tanggal 17 Oktober 2000 wilayah sebagian wilayab Jawa Barat. memiliki Pokja AMPL, Pokja PPAS, Sejenisnya dibidang Perumahan dan permukiman, maka Pemerintah Daerah penggabungan Pokja yang telah ada menjadi Kerja Perumahan dan Kawasan permuk=an PKP); c. LEADER SHIP AND QUALITY PATIENT SAFETY PLAN2. Kementerian PPN/Bappenas Gelar Pertemuan Tahunan Pokja PPAS 2021. Kata dia, forum tersebut tidak hanya organisasi perangkat daerah yang ada di dalamnya, akan tetapi juga menampung aspirasi dari non OPD. (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2018; M EMU TUSK AN: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI. Kamis (02/06/22) Dalam rangka tindak lanjut dari Kick-off Meeting Pokja PPSP Pusat Tahun 2022 pada tanggal 10 – 11 Maret 2022 dan acara Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Pembangunan Sanitasi Permukiman bagi Pokja PKP/AMPL/Sanitasi/PPAS Daerah secara pada tanggal 25 – 27 April 2022 telah dilaksanakan Coaching Clinic 1 PPSP Provinsi. FGD Resilent Indonesian Slum Envisiene (RISE) yang di inisiasi oleh University Rotterdam Belanda, 22 Juni 2022. Head of Bappeda Babel Opens 2022 PKP Kick-Off Meeting . Dalam rangka menganalisa isu dan masalah perumahan di Provinsi Papua, untuk ketiga kalinya Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua menggelar acara Lokakarya Pembentukan Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Cenderawasih Provinsi Papua) di Swiss Belhotel Jayapura, Selasa (23/8)Ketua Pokja PKP Kota Ternate, Maluku Utara, Nuryadin Rachman. Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2019 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. PASAL 41 (2) PERMEN 12/2020 TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM. Informasi Serta Merta 366; Informasi Tersedia Setiap Saat 8,729; Informasi Berkala 11,466; INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 58; Dasar Hukum 717; PROFIL 2;PENINGKATAN PERAN POKJA PKP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BIDANG PKP DI DAERAH Midterm Review Pokja PKP Provinsi Tahun 2018 Regional Barat. Tujuan pembentukan Pokja ini, adalah untuk mempercepat program pemerintah provinsi dalam bidang peningkatan kualitas perumahan rakyat layak huni, serta pengentasan kawasan pemukiman kumuh yang ada. Kota Pekalongan terletak di wilayah yang strategis karena berada di Jalur Pantai Utara (Pantura) Jakarta – Semarang. Struktur organisasi dan keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kab. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah. 5. Khususnya penanganan permukiman kumuh dapat berjalan lebih efektif. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 45. BENGKALIS – Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang program KOTAKU bagi pelaku Kelompok Kerja dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA- PKP) Kabupaten Bengkalis, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (PPP) Kabupaten Bengkalis tajakan kegiatan Lokakarya Program KOTAKU (Kota Tanpa. UU PKP Pasal 131 (1& 3): (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat (2) Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Koordinasi tenaga ahli dan tim teknis serta Pokja PKP; Persiapan untuk pelaksanaan survey (perangkat dan materi) Inventarisasi Data Workshop identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) Penyusunan profil kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) Pelaksanaan Pokja ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Kesimpulan 1 : pokja adalah singkatan dari kelompok kerja. Kota ini memiliki posisi yang strategis karena terletak pada lintas regional antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi. DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Klaten di sebelah utara, dengan Kabupaten Klaten dan. 21: A. Pokja harus terlibat. SK Pokja PKP Jawa Tengah 2021. Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 294 Km2 (92,4%), memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulaunya belum berpenghuni. 615,79 ribu jiwa atau 7,45% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan. Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah (Rapat Kerja Pokja PKP, Rapat Teknis Pokja PKP, dan Rapat Koordinasi Pokja PKP); e. kabupaten/kota telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3 Rumah sakit menerapkan proses recall obat, BMHP dan implan yang meliputi identifikasi, penarikan, dan pengembalian produk. Petugas pelayanan informasi menyerahkan berita acara dan blanko survey ke pengusul serta mengarsipkan berita. POKJA PKP Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 254 Tahun 2022, sedangkan pembentukan kelembagaan Forum PKP diamanatkan melalui. Serta dilakukan juga evaluasi dan pembinaan kinerja Pokja PKP per Triwulan sebagai bahan pembahasan rekomendasi strategi. 2022 akan didasarkan pada kebutuhan pembahasan dan penanganan permasalahan PKP, air minum dan sanitasi di Jawa Tengah yang diampu oleh OPD terkait. Perihal Draft SK POKJA PKP Kota Mojokerto Tahun 2021 Kepacia : Yth. <p> </p> <p>Agenda Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) diselenggarakan oleh POKJA PKP Kabupaten Badung bertempat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada hari Jumat 23 September 2023 sebagai Upaya Penyamaan Visi dan Misi dalam Rencana Program. Dibentuk dan dilaksanakan atas dasar komitmen bersama. Standar Instrumen dan Hal Penting Dalam Akreditasi Klinik. Penulis: Yudo Dahono | Editor: YUD. Pada Kamis, 16 Juli 2020 yang lalu Tim Teknis Seksi Keterpaduan Infrastruktur Disperakim Prov. Pertemuan. Nama Diri / Kepanjangan : kelompok kerja. STATUS . BELIAU ADALAH SURVEIOR NASIONAL FKTP. Mulai tahun ini, tambah Suharto, sesuai dengan Permen itu, pengelolaan Pokja PKP diserahkan ataupun dikelola oleh Dinas Perkim. Permen PUPR Nomor 9. MMC Kobar - Dalam rangka sosialisasi dan koordinasi pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Forum PKP sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas. 3. Pembangunan Basis Data PKP terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu: a. PMKP 1. H. menyelenggarakan pertemuan – pertemuan dan aktivitas Pokja PKP seharihari; dan 4. INTEGRASI DATA PROGRAM KOTAKU TAHUN 2022 dan PENYERAHAN DATA SPASIAL DARI TIM KOTAKU KEPADA POKJA PKP SAMARINDA . Standar 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 3 c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan d. Jika PKP wajib memungut PPN terutang, membuat faktur pajak dan melaporkannya, maka non PKP tidak berhak untuk menerbitkan faktur pajak. Rencana Pembentukan Forum PKP P ro v i n s i Sumatera. redy course. Network. “Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan anggota Pokja dapat memahami pentingnya forum PKP dalam pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Tasikmalaya serta dapat mengidentifikasi stakeholder yang dapat dijadikan calon. Dapat Laporan Jalan Rusak Menuju TP Sambangi Pasar Pagi dan Segiri, And Jadi Narasumber di Diskusi Publik K Menuju Satu Data DTKS, Wawali Pasti. Kesetaraan. Pengarah: a. Selain itu, hal tersebut juga menandakan usaha yang dijalankan memiliki ketaatan pajak yang baik. 7 3. Disamping itu, BPPW NTB juga akan berkoordinasi dengan Pokja PKP untuk menyusun jadwal rencana kunjungan lapang d. pembentukan baru, b. Pangkalpinang – Head of Bappeda of Kepulauan Bangka Belitung (Kep. "Ya, beberapa hari lalu sudah melakukan FGD yang diikuti Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Bandung, dan Seluruh Kecamatan," akunya. Dasar Hukum 1. : [email protected] no 1 Tahun 2011 tentang PKP» Pasal 13, Tugas Pemerintah, huruf a, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Secara astronomis, Kota Kupang terletak antara 10º 36’ 14’’ – 10º 39’ 58’’ Lintang Selatan 123º 32’ 23’’ – 123º 37’ 01’’ Bujur Timur yang terletak di bagian tenggara Provinsi NTT. Dihadiri oleh TP3 IBM PKP, BPKP Perwakilan, Pokja PKP Provinsi serta Pokja PKP Kabupaten, Camat, Kepala Desa dan Fasilitator Masyarakat pada. Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di. SE DJCK 39-2020 ttg Pedoman Penyusunan, Penetapan,. Kelompok Kerja (POKJA ) Relawan Pemuktahiran Data. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program KOTAKU akan melakukan. Kedua menindaklanjuti Permen PU PR No. Walikota Mojokerto di — MOJOKERTO Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan danSenin, 10 April 2023 bertempat di Ruang Rapat A, Lantai 2, Dinas PUPESDM DIY diselenggarakan Rapat Kerja Pokja PKP DIY dengan tema “Kick Off Meeting Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023”. Pembentukan Pokja PKP dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari koordinasi internal, pemetaan pemangku kepentingan, penyelenggaraan kegiatan diskusi atau rapat, sampai ke penetapan Pokja PKP. Tahapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi. go. 4/2011 tentang Informasi Geospasial. Dokumen RKP ini merupakan bagian dari RP3KP yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman untuk menjamin: Pemenuhan kebutuhan PKP yang sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan. H. Bappeda Kabupaten Grobogan menghadiri rapat Koordinasi Pembentukan Forum PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan. (4) Penyelenggaraan PKP dalam perspektif pendanaan dan system pembiayaan meliputi upaya penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan PKP. melaksanakan tugas lain. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 2. Pokja PKP di Tingkat Kabupaten/Kota mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; Pokja PKP di Tingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan Forum PKP kabupaten/kota; Keputusan Bupati Nomor : Kpts. Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) merupakan unsur pelaksana dari Tim Pengarah Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan. Kegiatan. (1) Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibentuk untuk tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. 085,4 Ha merupakan permukiman perkotaan. KEDUA : Pokja PKP Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas sebagai berikut: a.